BATAM, KOMPAS \u2014 Dalam dua bulan terakhir, puluhan kapal nelayan tradisional dari Natuna, Kepulauan Riau, menangkap ikan secara ilegal di perairan Malaysia. Mereka kesulitan menangkap ikan di Laut Natuna Utara karena semakin maraknya intrusi kapal Vietnam di perairan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Hendri, Senin (27\/6\/2022), mengatakan, ada sekitar 30 kapal nelayan setempat yang menangkap ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated\/IUU Fishing) di perairan Malaysia. Hal itu sudah berlangsung setidaknya lebih kurang selama dua bulan terakhir.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNelayan di Natuna semakin sulit menangkap ikan di laut (Natuna Utara). Ikan habis dikeruk kapal-kapal pukat harimau dari Vietnam,\u201d kata Hendri.<\/p>\n\n\n\n
Menurut dia, pada medio Juni 2022, sejumlah nelayan lokal melapor bertemu ratusan kapal pukat Vietnam di perairan yang berjarak lebih kurang 30 mil laut (55,56 kilometer) dari Pulau Laut, Natuna. Kapal-kapal pukat itu terlihat beroperasi dengan dikawal sejumlah kapal patroli perikanan Vietnam.<\/p>\n\n\n\n
Laporan nelayan tradisional Natuna itu sesuai dengan temuan peneliti Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Imam Prakoso. Ia mengatakan, intrusi kapal ikan asing di Laut Natuna Utara (LNU) memang meningkat tajam pada Mei 2022. Hal itu disimpulkan dari analisis citra satelit dan data perangkat identifikasi otomatis (automatic identification system\/AIS).<\/p>\n\n\n\n
Imam menambahkan, kapal patroli perikanan Vietnam juga terpantau hadir secara rutin di perbatasan perairan sengketa dengan Indonesia. Kapal-kapal patroli yang berukuran panjang lebih kurang 50-meter itu jumlahnya ada puluhan dan patroli secara bergantian.<\/p>\n\n\n\n
\u201cMereka lebih banyak beroperasi di perbatasan perairan sengketa. Namun, sesekali juga masuk hingga 5-20 km ke zona ekonomi eksklusif (ZEE) RI yang tidak dalam sengketa dengan Vietnam,\u201d ujar Imam.<\/p>\n\n\n\n
Adapun Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (CMSH) Abdul Halim mengatakan, sejak lama pemerintah sudah memahami kerawanan IUU Fishing di LNU. Pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran yang memadai agar aparat dapat melakukan patroli secara rutin di sana.<\/p>\n\n\n\n
Kendala<\/strong><\/p>\n\n\n\n Secara terpisah, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan, pesawat patroli tengah dikerahkan untuk mengonfirmasi laporan nelayan mengenai peningkatan aktivitas kapal asing di LNU.<\/p>\n\n\n\n Sebenarnya, Direktorat PSDKP dapat memantau pergerakan kapal ikan asing melalui pusat kontrol (command center<\/em>) di Jakarta. \u201cNamun, mereka tidak terpasang AIS jadi tidak (dapat) terpantau (dari pusat kontrol),\u201d kata Pung melalui pesan Whatsapp.<\/p>\n\n\n\n \u201cIntinya dalam hal patroli kami harus mengutamakan intercept<\/em> (penyergapan). Dengan harga (BBM) yang segitu, kami tidak bisa melakukan ronda,\u201d kata Pung, saat menghadiri diskusi daring Ancaman Keamanan laut dan IUU Fishing yang diselenggarakan IOJI, Rabu (27\/4\/2022).<\/p>\n\n\n\n Sumber: https:\/\/www.kompas.id\/baca\/nusantara\/2022\/06\/27\/terusir-di-laut-sendiri-nelayan-natuna-terpaksa-menangkap-ikan-di-perairan-malaysia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" BATAM, KOMPAS \u2014 Dalam dua bulan terakhir, puluhan kapal nelayan tradisional dari Natuna, Kepulauan Riau, menangkap ikan secara ilegal di perairan Malaysia. Mereka kesulitan menangkap ikan di Laut Natuna Utara karena semakin maraknya intrusi kapal Vietnam di perairan tersebut. Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Hendri, Senin (27\/6\/2022), mengatakan, ada sekitar 30 kapal nelayan setempat yang menangkap […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-747","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cmrh-indonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/747","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cmrh-indonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cmrh-indonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cmrh-indonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cmrh-indonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=747"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cmrh-indonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/747\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cmrh-indonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=747"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cmrh-indonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=747"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cmrh-indonesia.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}