Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan
Pusat Reformasi Maritim untuk Kemanusiaan atau yang populer dengan sebutan Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan adalah lembaga pemikir independen dan kelompok advokasi kebijakan yang mendukung Pemerintah Indonesia dengan memberikan pembuatan kebijakan berbasis bukti untuk mendorong pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik perdagangan manusia dan perbudakan modern, memperkuat hak-hak komunitas nelayan skala kecil. dan pekerja perikanan di luar negeri.
Memperkuat jaringan pengetahuan yang aktif di antara para pembuat kebijakan internasional, regional, nasional dan lokal, akademisi dan komunitas untuk mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti
Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan masyarakat nelayan skala kecil dalam upaya mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia
Mempromosikan praktik pengelolaan sumber daya perikanan yang berakar pada kearifan lokal dan hukum adat.
Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
Kesadaran, sikap dan tindakan yang mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
Demokratis
Keterlibatan konstituen (masyarakat) yang aktif dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif dan memberikan persamaan hak, kesetaraan politik, dan partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol atas hasil keputusan tersebut.
Keadilan Gender
Semua orang berhak atas kehidupan dan lingkungan yang layak tanpa memandang jenis kelamin, agama, dan status sosial.
Keadilan Ekologis
Menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap manfaat pemanfaatan sumber daya dan keadilan pengakuan yang menekankan pentingnya mengakui adanya keberagaman cara masyarakat mengelola alam.
Keadilan Antargenerasi
Seluruh generasi sekarang dan mendatang berhak atas lingkungan hidup yang berkualitas dan sehat.
Persaudaraan sosial
Membangun kebersamaan dan solidaritas yang tinggi, serta mengikat diri dalam pekerjaan sosial antar warga. Semua orang mempunyai hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama.
Anti kekerasan
Kesadaran, sikap dan tindakan yang menolak dan menentang praktik demonstrasi dengan kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, modal dan negara.
Keberagaman
Mengakui kesetaraan manusia dalam keberagaman atau keberagaman yang merupakan kenyataan dan keharusan dalam kehidupan bermasyarakat.
Keterbukaan
Menyampaikan informasi nyata yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi, program dan hasil audit keuangan kepada pihak-pihak terkait, baik diminta maupun tidak.
Swasembada
Semua pihak diharapkan mendukung kemandirian politik dan ekonomi masyarakat.
Profesional
Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup, segala bentuk kegiatan organisasi harus sesuai dengan kepentingan masyarakat (korban dan keluarganya), dan segala bentuk kegiatan organisasi dapat dipertanggungjawabkan. Semua pihak harus bekerja secara profesional, sepenuh hati, efektif, sistematis dan tetap mengembangkan semangat kolektivitas.
Teladan
Memimpin umat melalui tindakan atau perbuatan yang dapat memberikan inspirasi dan teladan kepada orang lain, kepada umat.
Sukarela
Diwujudkan dengan tidak menjadikan imbalan/keuntungan dan/atau kedudukan/kekuasaan sebagai tujuan, kecuali semata-mata untuk tujuan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dan jaringan.
ID 
EN