TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE -Pusat\u00a0Kajian\u00a0Maritim\u00a0untuk\u00a0Kemanusiaan\u00a0dan\u00a0ISPIKANI\u00a0Provinsi\u00a0Maluku\u00a0Utara.<\/p>\n\n\n\n
Bakal sampaikan keluhan<\/a> nelayan<\/a> Maluku Utara<\/a>, ke Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.<\/p>\n\n\n\n Hal itu setelah adanya hasil diskusi terbatas, antara perwakilan nelayan<\/a> hingga sejumlah intansi terkait.<\/p>\n\n\n\n Melalui diskusi mengenai, ‘Penguatan Pengelolaan Perikanan untuk Kesejahteraan nelayan Maluku Utara’.<\/p>\n\n\n\n Kepada TribunTernate.com Direktur Eksekutif Pusat Studi Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mengaku.<\/p>\n\n\n\n Kehadiran Pusat Studi Maritim ke Maluku Utara<\/a> untuk memberikan penguatan pengelolaan perikanan demi kesejahteraan nelayan<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Untuk nelayan<\/a> Maluku Utara<\/a> sendiri tercatat ada 91 ribu lebih tersebar di 10 Kabupaten Kota Maluku Utara<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Tentu ini dianggap penting bagi pusat studi Maritim karena Maluku Utara<\/a> merupakan lumbung ikan di indonesia.<\/p>\n\n\n\n \u201cIni kami anggap penting untuk adakan studi penguatan pengelolaan Perikanan untuk kesejahteraan nelayan<\/a> di Maluku Utara<\/a>,\u201d kata Abdul Halim Kamis (8\/6\/2023).<\/p>\n\n\n\n Lebih lanjut, dengan potensi laut begitu besar hingga Maluku Utara<\/a> jadi lumbung ikan nasional, namun tidak memberikan kesejahtraan memadai bagi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Terutama pada 91 ribu nelayan<\/a> di Maluku Utara<\/a> dan juga dominan kepada pelaku usaha perikanan di Maluku Utara<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Beranjak dari situ sehingga pusat studi Maritim melihat ini ada sesuatu yang dibenahi salah satunya studi kajian lalui diskusi ini.<\/p>\n\n\n\n Dengan begitu sehingga penguatan-penguatan postensi perikanan di Maluku Utara<\/a> harus dijalankan.<\/p>\n\n\n\n \u201cUntuk itu kami menggandeng ISPIKANI, para perwakilan nelayan<\/a> dan sejumlah pihak untuk sama-sama diskusi,\u201d ucapnya.<\/p>\n\n\n\n Tentu dengan diskus ini kata Abdul Halim, hasilnya akan disampaikan kepada Menteri KP dan jajaran.<\/p>\n\n\n\n Kemudian, Dirjen Tangkap, Dirjen Pengawasan, Dirjen Pengolahan hingga Komisi 4 DPR-RI atas rekomendasi yang sudah dibuat.<\/p>\n\n\n\n Tentu dengan harapan dengan rekomendasi ini akan bisa melahirkan perubahan ke masyarakat perikanan khusus nelayan<\/a> di Maluku Utara<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Hal ini dipandang penting karena Maluku Utara<\/a> dengan letak geografis yang amat sangat terbuka.<\/p>\n\n\n\n Baik dari pengawasan hingga penangkapan ikan dengan alat penangkapan yang ramah lingkung agar tidak rusak.<\/p>\n\n\n\n \u201cKarena ini berkaitan dengan hajat hidup generasi yang akan datang, itu poin penting hingga kami datang buat diskusi ini,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara Ishak Naser mengatakan dengan diskusi ini memang sudah banyak masalah dibahas.<\/p>\n\n\n\n Tentu DPRD melihat ini sangat komplek karena dalam penanganan untuk kembangkan kesejahtraan nelayan<\/a> harus banyak libatkan pihak.<\/p>\n\n\n\n Satu-satunya cara kedepan DPRD akan panggil dinas terkait untuk membahas dalam rapat kerja.<\/p>\n\n\n\n \u201cItu akan kami libatkan semua baik dinas, instansi terkait dan stekholder terikat agar kita sama-sama bahas persoalan ini,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n Dengan tujuan agar bisa diselesaikan dan ada solusi yang kompak, contoh salah satu alternatif yakni BUMD.<\/p>\n\n\n\n Di mana dengan BUMD ini nantinya semua bantuan-bantuan kapal perikanan ke nelayan<\/a> akan dibawa koordinasi BUMD.<\/p>\n\n\n\n
Akan melahirkan rekomendasi untuk, disampaikan langsung kepada Menteri KP.<\/p>\n\n\n\n