TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE –Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan dan ISPIKANI Provinsi Maluku Utara bakal sampaikan keluhan nelayan Maluku Utara, ke Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Hal itu setelah adanya hasil diskusi terbatas, antara perwakilan nelayan hingga sejumlah instansi terkait.
Melalui diskusi mengenai, ‘Penguatan Pengelolaan Perikanan untuk Kesejahteraan nelayan Maluku Utara’. Akan melahirkan rekomendasi untuk, disampaikan langsung kepada Menteri KP.
Kepada TribunTernate.com Direktur Eksekutif Pusat Studi Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mengaku. Kehadiran Pusat Studi Maritim ke Maluku Utara untuk memberikan penguatan pengelolaan perikanan demi kesejahteraan nelayan.
Untuk nelayan Maluku Utara sendiri tercatat ada 91 ribu lebih tersebar di 10 Kabupaten Kota Maluku Utara. Tentu ini dianggap penting bagi Pusat Studi Maritim karena Maluku Utara merupakan lumbung ikan di indonesia.
“Ini kami anggap penting untuk adakan studi penguatan pengelolaan Perikanan untuk kesejahteraan nelayan di Maluku Utara,” kata Abdul Halim Kamis (8/6/2023).
Lebih lanjut, dengan potensi laut begitu besar hingga Maluku Utara jadi lumbung ikan nasional, namun tidak memberikan kesejahteraan memadai bagi masyarakat.
Terutama pada 91 ribu nelayan di Maluku Utara dan juga dominan kepada pelaku usaha perikanan di Maluku Utara. Beranjak dari situ sehingga Pusat Studi Maritim melihat ini ada sesuatu yang mesti dibenahi, salah satunya studi kajian melalui diskusi ini.
Dengan begitu sehingga penguatan-penguatan potensi perikanan di Maluku Utara harus dijalankan.
“Untuk itu kami menggandeng ISPIKANI, para perwakilan nelayan dan sejumlah pihak untuk sama-sama diskusi,” ucapnya.
Tentu dengan diskusi ini, kata Abdul Halim, hasilnya akan disampaikan kepada Menteri KP dan jajaran.
Kemudian, Dirjen Tangkap, Dirjen Pengawasan, Dirjen Pengolahan hingga Komisi 4 DPR-RI atas rekomendasi yang sudah dibuat.
Tentu dengan harapan dengan rekomendasi ini akan bisa melahirkan perubahan ke masyarakat perikanan khusus nelayan di Maluku Utara.
Hal ini dipandang penting karena Maluku Utara dengan letak geografis yang amat sangat terbuka.
Baik dari pengawasan hingga penangkapan ikan dengan alat penangkapan yang ramah lingkung agar tidak rusak.
“Karena ini berkaitan dengan hajat hidup generasi yang akan datang, itu poin penting hingga kami datang buat diskusi ini,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara Ishak Naser mengatakan dengan diskusi ini memang sudah banyak masalah dibahas.
Tentu DPRD melihat ini sangat komplek karena dalam penanganan untuk kembangkan kesejahteraan nelayan harus banyak libatkan pihak.
Satu-satunya cara ke depan DPRD akan panggil dinas terkait untuk membahas dalam rapat kerja.
“Itu akan kami libatkan semua baik dinas, instansi terkait dan stekholder terikat agar kita sama-sama bahas persoalan ini,” katanya.
Dengan tujuan agar bisa diselesaikan dan ada solusi yang kompak, contoh salah satu alternatif yakni BUMD.
Di mana dengan BUMD ini nantinya semua bantuan-bantuan kapal perikanan ke nelayan akan dibawa koordinasi BUMD.
Dari situ BUMD akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok nelayan dengan keterbatasan modal itu akan diberikan.
“Tentu ini yang akan kami lihat dan bahas pada rapat kerja ke depan nantinya,” pungkasnya (*)
Sumber: https://ternate.tribunnews.com/2023/06/08/pusat-studi-maritim-dan-ispikani-bakal-sampaikan-keluhan-nelayan-maluku-utara-ke-menteri-kp#.
EN 
ID
Add a Comment